nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di Aula Dhanapala, Selasa (29/08) mengungkapkan bahwa semakin maju sebuah negara, terlihat dari pengelolaan asetnya. "Negara yang makin maju tercerminkan dari bagaimana negara dapat mengelola asetnya," jelasnya. 

Menkeu menjelaskan, pada tahun 2007 saat pertama kali Indonesia menyusun neraca perdagangan, neraca tersebut belumlah sempurna. Nilai aset hanya tercatat Rp229 triliun karena banyak aset yang belum teregister. Setelah 10 tahun, sesuai laporan BMN 2016, nilai BMN tercatat sebesar Rp2.188 triliun. 

"Rakyat perlu tahu bahwa banyak sekali operasi pemerintah yang didanai oleh keuangan negara, itu menghasilkan aset-aset negara yang luar biasa penting. Sebagian besar dari aset tersebut adalah Barang Milik Negara, yaitu tanah, gedung, bahkan alutsista (alat utama sistem pertahanan) serta infrastuktur" ujar Menkeu di acara yang bertemakan Kerja Bersama Revaluasi BMN. 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Menurutnya, setiap aset negara yang dihasilkan dari operasi pemerintah dibukukan, diadministrasikan, ditertibkan sertifikatnya, dan ditertibkan valuasinya untuk kemudian dilakukan yang disebut the best and the highest used dari aset tersebut. Artinya, aset-aset dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aset harus bekerja. 

"Kami minta Dirjen Kekayaan Negara untuk bekerja sama dengan seluruh K/L (Kementerian/Negara). Untuk itu, kami undang seluruh K/L pada pagi hari ini untuk terus-menerus melakukan kampanye mengenai penggunaan aset secara produktif agar mereka tidak hanya berguna untuk negara tetapi terutama untuk masyarakat," ajak Menkeu di hadapan Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Perhubungan (Menhub) yang turut hadir pada acara ini. 

Lebih jauh, Menkeu memaparkan revaluasi aset ini pertama kali dilakukan pemerintah pada tahun 2007-2010. Ia berpendapat, penting bagi suatu negara untuk mengelola keuangan negara yang baik, seluruh lini di neraca perdagangan harus reliable sehingga negara memiliki laporan keuangan negara yang mencerminkan kondisi keuangan beserta neraca yang paling baru dan kredibel. 

Namun demikian, dua aset negara yang paling penting dan tidak dapat dinilai di dalam neraca perdagangan adalah masyarakat yang produktif, inovatif, sehat, cerdas serta institusi yang efisien dengan tata kelola yang bersih dan melayani. Ia mengungkapkan, pemerintah sedang berupaya mewujudkan nawacita yang ditanamkan Presiden Republik Indonesia tersebut. (p/ab)